RENCANA PEMEKARAN DAERAH DI RIAU (HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN KEADILAN PEMBANGUNAN MENUJU RIAU AL MUNAWWARAH )

RENCANA PEMEKARAN DAERAH DI RIAU

(HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN KEADILAN PEMBANGUNAN

MENUJU RIAU AL MUNAWWARAH )

Di edit OLEH : ZALDI ISMET, S.sos

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administrative dan otonom baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia. (Sumber : Wikipedia, Insiklopedia Bebas)

Pemekaran Kabupaten dan kota

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.

Pemekaran daerah periode 1999-2011.

Sejak era reformasi tahun 1998, potret pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kewenangan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) dalam mengembangkan wilayah tercermin dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) sesuai UU Otonomi Daerah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan idealnya disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah disusun berdasarkan keinginan dan harapan rakyat (seluruh stake holder/pemangku kepentingan), yang secara sederhana disebut sebagai cerminan “visi” yang ditetapkan pemerintah daerah.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah potret kondisi wilayah yang diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. Dokumen RTRW biasanya dilengkapi dengan deskripsi bagaimana strategi dan cara mencapainya. RTRW disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang nasional, artinya apabila RTRW seluruh kabupaten dan kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak mosaik rencana tata ruang nasional. Wajah wilayah Indonesia masa depan dapat dilihat melalui hasil mosaik tersebut. Persoalannya adalah apakah penggabungan seluruh RTRW kabupaten dan kota yang ada dapat membentuk sebuah mosaik yang utuh? Ternyata, dari beberapa kasus konstruksi mosaik dari beberapa RTRW kabupaten/kota yang bertetangga dijumpai berbagai masalah seperti tidak sinkronnya rencana kawasan di  perbatasan antar wilayah, garis perbatasan antar wilayah yang belum jelas, garis batas yang tidak match atau terjadi penyimpangan, dan masalah lainnya.

 .

Salah satu dokumen RTRW adalah peta dan salah satu peta yang memberikan informasi acuan pengelolaan wilayah adalah peta zonasi atau peta kawasan. Peta RTRW tersebut disusun dalam skala yang berbeda-beda sesuai kebutuhan informasi yang disajikan. Peta RTRW provinsi menggunakan skala peta 1 : 100.000, untuk kabupaten menggunakan skala 1:25.000 dan skala 1:10.000 untuk peta RTRW Kota. Oleh karena peta RTRW sangat penting sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya maka setiap daerah otonom harus memiliki peta RTRW.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, di samping persoalan adanya ketimpangan antara besarnya dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru serta munculnya konflik horisontal yang cenderung semakin meningkat, ternyata masalah di atas juga disebabkan oleh lemahnya aturan persyaratan dan pentahapan pembentukan daerah otonom baru. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) pemekaran daerah sekaligus berupaya melakukan penyempurnaan aturan pemekaran daerah, salah satu diantaranya menyempurnakan ketentuan persyaratan minimal untuk daerah otonom baru.

Perkembangan Pemekaran Daerah

Telah dikemukakan bahwa sejak tahun 1999 jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota). Secara rinci perubahan tersebut adalah sebagai berikut (diolah dari Kemendagri, 2010):

Tabel 1. Perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia tahun 1999-2010.

PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA ANTARA TAHUN 1999 – 2010
JUMLAH DAERAH OTONOM	1999	PERUBAHAN	2010
Jumlah provinsi	26	7	33
Jumlah kabupaten	234	164	398
jumlah kota	59	34	93
Jumlah Total Daerah Otonom(*)	319	205	524

(*) Angka ini tidak termasuk provinsi DKI Jakarta dan 6 daerah administratif.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara rata rata dalam kurun waktu 10 telah lahir lebih dari 20 daerah otonom baru tiap tahunnya. Berdasarkan kecenderungan tersebut persoalannya adalah, berapa banyak lagi daerah otonom baru akan dilahirkan, atau sampai berapa banyak jumlah daerah otonom yang layak membagi wilayah Indonesia di masa datang? Masih adakah alternatif cara yang lain untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat agar memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan, di luar cara pemekaran daerah? Jawaban dari pertanyaan ini ada baiknya dibahas pada kesempatan lain.

Salah satu upaya rasional untuk menentukan jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia dilakukan melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan bagi Kemendagri untuk menentukan angka jumlah maksimal provinsi, kabupaten / kota di Indonesia periode 2010-2025. Salah satu hasil analisis dari bidang ilmu geografi menunjukkan bahwa jumlah maksimal provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sampai tahun 2050 masing masing adalah 48 dan 460 (Harmantyo, 2007).

Kemendagri sendiri telah melakukan kajian yang menghasilkan angka perkiraan jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Estimasi jumlah daerah otonom periode  2010-2025 di Indonesia.

ESTIMASI JUMLAH MAKSIMAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2025 DI INDONESIA
Daerah otonom	2010	Penambahan	2025(*)
Jumlah provinsi	33	11	44
Jumlah kabupaten/kota	491	54	545
Jumlah daerah otonom	524	65	589

(*) Diolah berdasarkan estimasi tim Desertada Kemendagri (2010).

Desain besar penataan daerah (Desertada) yang dibentuk oleh Kemendagri antara lain berisi ketentuan ketentuan yang mengatur tahap pelaksanaan operasional daerah otonom baru yaitu adanya tahap persiapan selama 3 tahun dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dari berbagai aspek teknis. Salah satu aspek teknis yang harus dipenuhi adalah dari dimensi geografi..( Sumber : Djoko Harmantyo , DESENTRALISASI, OTONOMI, PEMEKARAN DAERAH  DAN  POLA PERKEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA  )

Riau

• Kabupaten Rokan Hilir, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Siak, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kota Dumai, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Kuantan Singingi, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Pelalawan, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Rokan Hulu, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Kepulauan Meranti, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (19 Desember 2008)

RENCANA PEMEKARAN DI PROPINSI RIAU

Catatan :

• Kota Bengkalis akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.^[rujukan?
• Kota Bangkinang akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar.^[rujukan?]
• Kabupaten Rantau Kampar Kiri akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Pusat Pemerintahan di Kota Lipat kain^[rujukan?]
• Kabupaten Tapung Raya akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Pusat Pemerintahan di Kota petahapan.^[rujukan?]
• Kabupaten Mandau akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan di Kota Duri.^[rujukan?]
• Kabupaten Indragiri Hilir Selatan akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kemuning.^[rujukan?]
• Kabupaten Indragiri Hilir Utara akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pusat pemerintahan di Khairiah Mandah.^[rujukan?]
• Kota Rengat akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hulu.^[rujukan?]
• Kota Tembilahan akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir^[rujukan?]
• Kabupaten Rokan Darussalam akan dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kunto Darussalam.^[rujukan?]
• Kabupaten Pulau Rupat akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. pulau rupat adalah pulau yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.^[rujukan?]
• Kabupaten Kuala Kampar akan dimekarkan dari Kabupaten Pelalawan. Pusat pemerintahan di kota Teluk Meranti.^[rujukan?]
• Kota Bagan Siapi-api akan dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hilir.^[rujukan?]
• Kota Minas akan dimekarkan dari Kabupaten Siak.^[rujukan?]
• Kota Pangkalan Kerinci akan dimekarkan dari Kabupaten Pelalawan.^[rujukan?]
• Kota Selat Panjang akan dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Meranti.^[rujukan?]
•  ^{( Sumber: Wikipedia,} Inseklopedia Bebas)

PENUTUP

     Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun telah terbentuk hampir 40% daerah otonom baru. Hal ini berarti telah terjadi wilayah wilayah baru yang secara cepat mengalami perkembangan sebagai hasil pembangunan dengan memanfaatkan bantuan pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Perkembangan wilayah pada daerah daerah otonom baru sampai saat ini umumnya masih tergantung bantuan pendanaan dari pemerintah. Jika ditinjau secara teoritis desentralisasi, setelah ada keputusan politik untuk membentuk daerah otonom baru maka pemerintah (pusat) wajib memenuhi kebutuhan dana pembangunan sampai daerah tersebut mampu untuk mandiri. Oleh karena itu sesungguhnya aspek pendanaan tidak dapat dijadikan obyek masalah.

Bertambahnya 205 daerah otonom baru dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terbangun 205 pusat perkembangan wilayah baru. Hal ini juga dapat diartikan bahwa telah terjadi perluasan wilayah terbangun (built-up area) secara progresif dan merata di berbagai pelosok Indonesia. Sudah barang tentu perkembangan wilayah seperti ini prosesnya berbeda dengan perkembangan wilayah yang terjadi secara alamiah sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini. Perbedaannya adalah bahwa keberlangsungan perkembangan wilayah dalam kerangka otonomi daerah sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Persoalannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk daerah otonom dapat berkembang secara mandiri? Apakah pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di daerah otonom baru, yang cenderung semakin besar setiap tahun?

Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu lebih cermat dalam memutuskan pembentukan daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kelayakan persyaratan dan potensi wilayah antara dalam dimensi geografis. Dengan demikian, perkembangan wilayah dari daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa ada ketergantungan dari bantuan pendanaan dari pemerintah (tidak menimbulkan beban bagi pemerintah).

Daftar Pustaka
Kementerian Dalam Negeri. 2010. Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Jakarta.
Harmantyo, D. 2007. Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah di Indonesia . Jurnal Makara. Vol. 6, 2007. Universitas Indonesia. Depok.
Haggett. P. 2001. Geography. A Global Synthesis. Prentice Hall. London.
Bakosurtanal. 2010. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.
Sandy. IM. 1996. Republik Indonesia. Geografi Regional. Jurusan Geografi FMIPA-UI. Jakarta.
Anonim. 2005. Undang Undang Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

KALENDER 1433 H " UMMUL QURO' MEKKAH AL MUKARAMAH

KAWIN SASUKU DALAM TIMBANGAN SYARIAH

KAWIN SASUKU DALAM TIMBANGAN SYARIAH

OLEH : ZALDI ISMET, S.Sos

Pendahuluan

Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal penting. Perkawinan dalam setiap masyarakat adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor-faktor fisik, fisikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1978).

Di negara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 yangmengatur tentang perkawinan. Pasal itu menegaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang  wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan kata lain perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.

Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu.

Pembatasan jodoh dalam Perkawinan dalam semua masyarakat di dunia ada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam memilih jodoh. Dalam Adat masyarakat Rantau Kampar Kiri, pembatasan seperti itu juga ada, terutama pembatasan perjodohan yang dilakukan oleh ajaran Islam (Syariah). Dan disamping adanya pembatasan perkawinan menurut syariah islam, masyarakat Rantau Kampar Kiri juga masih memakai pembatasan perkawinan menurut adat-istiadat (* Tradisi Matrilinial ).

Perkawinan menurut adat istiadat Matrilinial

Didalam filsafat matrilineal yang pertama sekali digagas oleh seorang tokoh filsafat Hindu Minangkabau yang bernama “ Sutan Balun ” yang lebih populer dikenal dengan sebutan Datuk Parpati Nan Sabatang. Dalam filsafat matriliniel ini beranggapan bahwa pertalian darah (hubungan kekerabatan) manusia berasal dari pertalian darah dari pihak ibu/wanita (das Motheres). Sehingga pihak wanitalah sebagai Soko (pemegang garis keturunan ) bukan pihak laki-laki. Begitu juga dengan hubungan kekeluargaan berawal dari hubungan seibu (induk), gabungan induk akan membentuk suku, gabungan suku akan membentuk wangsa dan gabungan wangsa akan membentuk Bangsa.  Satu suku berasal dari satu induk atau satu perut maka dia bersaudara layak saudara sekandung dan tidak boleh untuk saling menikahi. Dari filsafat ini masyarakat penganutnya beranggapan bahwa hubungan satu suku  adalah layaknya satu keluarga besar seibu seayah, sehingga mereka tidak boleh untuk menikah. Masyarakat penganut filsafat ini adalah masyarakat Minangkabau, Riau Daratan, Kerinsi Jambi dan negeri Sembilan Malaysia .

Rantau Kampar Kiri merupakan komunitas masyarakat adat yang termasuk penganut filsafat Matrilinial tersebut, sehingga perkawinan sesuku dilarang misalnya, seorang pria yang memiliki suku Melayu Datuk Marajo tidak boleh menikah dengan gadis yang memiliki suku Melayu datuk Marajo. Begitu juga sebaliknya pria yang memiliki suku Pitopang Basa tidak boleh menikah dengan gadis yang memiliki suku Pitopang Basa juga. Sebaliknya seorang pria yang memiliki suku Melayu Datuk Marajo hanya dapat menikah dengan gadis yang memiliki suku berbeda-beda seperti Suku Pitopang Basa, Suku Domo, Suku Piliang dan lain-lain. Bahkan dibeberapa Negeri di Rantau Kampar kiri ada beberapa suku yang berbeda tetap dilarang untuk saling menikahi, karena adanya hubungan kekeluargaan atau sumpah setia nenek moyang pada zaman dahulu kalanya. Contoh antara suku Petopang Basa dan Petopang Tonga di kenegrian Lipatkain Kampar kiri

Jika seorang kemenakan melanggar hukum adat kawin sasuku hukuman secara adat yang akan diterima  adalah seperti:

1.     Dibunuh dengan cara pelaku kawin sasuku dimasukkan kedalam Luka (sejenis alat penangkap ikan yang terbut dari ayaman bambu) kemudian benamkan kedalam sungai Kampar Kiri. Hukuman adat ini disebut dengan nama Joghek Sumbang (Jerat Sumbang). Pada zaman dahulu hukuman ini dilaksanakan pada pernikahan sumbang yang dilakukan oleh kemenakan soko ( Dikiki baabi bosi, dibasua baabi aie/ masih memiliki hubungan darah yang dekat dari pihak ibu atau sumbang sapowik /seperut).

2.     Pengucilan secara adat yang disebut dengan kiasan “ dilotakan di Bukik nan tak baagin, dilugha nan tak basaghok”. Dalam adat-istiadat di Rantau Kampar Kiri kemenakan yang melakukan kawin sasuku, dianggap seperti binatang yang tidak punya malu kiasnya “ Laksana buah baluluk, tacampak ka aie indak dimakan ikan, tacampak kadaek indak diicatuk ayam”. Bentuk yatanya pengucilan ini adalah seperti, apabila keluarga yang melakukan kawin sasuku melakukan pesta maka masyarakat adat tidak akan menghadirinya ( Uma indak ditingkek, nasi indak dimakan, aie indak diminum). Kemudian kalau malam idul fitri maka rumah keluarga pelaku kawin sasuku tersebut tidak di adakan acara takbiran oleh warga sukunya masing-masing.

3.     Denda secara adat/ diberi hutang satu ekor kerbau, dimana keluarga pelaku kawin sasuku didenda satu ekor kerbau dan mereka harus memasaknya sendiri. Setelah selesai dimasak maka dipanggil seluruh warga untuk menikmati hidangan, hal  ini dilakukan untuk memberikan sanksi kepada keluarga besar pelaku kawin sasuku.

4.     Pengusiran dari Kampuong/Negeri karena dianggap melanggar hukum adat dan menantang sumpah sotie adat. Sanksi pengusiran dari kampuong terhadap pelaku kawin sasuku dilakukan adalah karena masyarakat adat menganggap perbuatan sumbang tersebut telah melanggar “ sumpah sotie” adat istiadat. Maka kalau pelakunya tidak diusir (dialau) dari negeri mereka maka negeri mereka akan dikutuk tuhan. Tanda- tanda tuhan murka adalah antara lain, baladang tak bulie padi, harimau mengganas, buaya timbul-timbul, gajah masuk kampuong. Akan tetapi pengusiran ini terjadi apabbila pelaku kawin sasuku dan keluargnya tidak bersedia menjalankan sanksi adat atau menantang adat “ Utang indak umuo mambayi, salah indak omua batimbang adat tak omua maisi limbago tak omua manuang”.

5.      Pelaku kawin Sasuku tidak diperbolehkan lagi memegang gelar adat atau menjadi Ninik-Mamak. Jika seandainya pelaku kawin sasuku adalah seorang kemenakan pisoko atau kemenakan yang semestinya berhak untuk memegang gelar adat-istiadat maka semenjak kemenakan tersebut melakukan kawin sasuku dia tidak lagi berhak untuk memegang pisoko adat tersebut sampai dia mati.

6.     Anak-anak hasil dari perkawinan sesuku tidak memiliki suku/kampuong dikenegerian Lipatkain dan tidak memiliki hak-hak secara adat,  kemudian anak tersebut disamakan statusnya dengan anak hasil perzinahan/ anak luar nikah atau dalam bahasa kampungnya “ Anak Gampang”.

Perkawinan menurut Syariat Islam

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Islam mengajarkannya.

Nikah merupakan jalan yang paling bermanfa’at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Aturan Mahrom dalam Islam

Siapa yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahai menurut Tuntunan Islam?. Aturan itu ada termuat di Al Qur-an yaitu QS.4. AN-Nisaa ayat (23): Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Betapa indahnya aturan itu, dan bayangkan bagaimana jika aturan tentang pernikahan itu tidak ada?.

Siapa Saja Mahram itu?

Muhrim dalam bahasa Arab adalah muhrimun mim di-dhammah yg makna adalah orang yg berihram dalam pelaksanaan ibadah haji sebelum tahallul. Sedangkan mahram bahasa Arab adalah mahramun mim di-fathah. Mahram ini berasal dari kalangan wanita yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya . boleh melakukan safar bersama boleh berboncengan dengan boleh melihat wajah tangan boleh berjabat tangan dengan dan seterus dari hukum-hukum mahram.
Mahram sendiri terbagi menjadi tiga kelompok yakni mahram karena nasab mahram karena penyusuan dan mahram mushaharah .
Kelompok pertama yakni mahram karena keturunan ada tujuh golongan:
1. Ibu nenek dan seterus ke atas baik dari jalur laki2 maupun wanita
2. Anak perempuan cucu perempuan dan seterus ke bawah baik dari jalur laki2 maupun wanita
3. Saudara perempuan sekandung seayah atau seibu
4. Saudara perempuan bapak saudara perempuan kakek dan seterus ke atas baik sekandung seayah atau seibu
5. Saudara perempuan ibu saudara perempuan nenek dan seterus ke atas baik sekandung seayah atau seibu
6. Putri saudara perempuan sekandung seayah atau seibu cucu perempuan dan seterus ke bawah baik dari jalur laki2 maupun wanita
7. Putri saudara laki2 sekandung seayah atau seibu cucu perempuan dan seterus ke bawah baik dari jalur laki2 maupun wanita

Mereka inilah yg dimaksudkan Allah subhanahu wa ta’ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ اْلأَخِ وَبَنَاتُ اْلأُخْتِ
“Diharamkan atas kamu ibu-ibumu anak-anakmu yg perempuan saudara-saudaramu yg perempuan saudara-saudara bapakmu yg perempuan saudara-saudara ibumu yg perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yg perempuan”
Kelompok kedua juga berjumlah tujuh golongan sama dengan mahram yg telah disebutkan pada nasab hanya saja di sini sebab adalah penyusuan. Dua di antara telah disebutkan Allah subhanahu wa ta’ala:
وَأُمَّهَاتُكُمُ الاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
“Dan ibu-ibu kalian yg telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan.”
Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak susuan padahal air susu itu bukan milik melainkan milik suami yang telah menggauli sehingga memproduksi air susu. Ini menunjukkan secara tanbih bahwa suami menjadi mahram bagi anak susuan tersebut . Kemudian penyebutan saudara susuan secara mutlak berarti termasuk anak kandung dari ibu susu anak kandung dari ayah susu serta dua anak yg disusui oleh wanita yg sama. maka ayat ini dan hadits yg marfu’:
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
“Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena punyusuan.” kedua menunjukkan tersebar hubungan mahram dari pihak ibu dan ayah susu sebagaimana tersebar pada kerabat . Maka ibu dari ibu dan bapak susu misal adalah mahram sebagai nenek karena susuan dan seterus ke atas sebagaimana pada nasab. Anak dari orang tua susu adalah mahram sebagai saudara karena susuan kemudian cucu dari orang tua susu adalah mahram sebagai anak saudara karena susuan dan seterus ke bawah.
Saudara dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi karena susuan saudara ayah/ ibu dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi orang tua susu dan seterus ke atas.
Adapun dari pihak anak yang menyusu maka hubungan mahram itu terbatas pada jalur anak keturunan saja. maka seluruh anak keturunan dia berupa anak cucu dan seterus ke bawah adalah mahram bagi ayah dan ibu susunya.
Hanya saja berdasar pendapat yg paling kuat yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikhuna rahimahumullahu bahwa penyusuan yg mengharamkan adalah yang berlangsung pada masa kecil sebelum melewati usia 2 tahun berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
“Para ibu hendaklah menyusukan anak selama 2 tahun penuh bagi siapa yg hendak menyempurnakan penyusuannya.”

Dan Hadits ‘Aisyah radhiallahu ‘anha muttafaqun ‘alaihi bahwa penyusuan yg mengharamkan adl penyusuan yg berlangsung krn rasa lapar dan hadits Ummu Salamah yg diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Albani dlm Al-Irwa bahwa tdk mengharamkan suatu penyusuan kecuali yg membelah usus dan berlangsung sebelum penyapihan.
Dan yang diperhitungkan adalah minimal 5 kali penyusuan. Setiap penyusuan bentuk adalah: bayi menyusu sampai kenyang lalu berhenti dan tidak mau lagi untuk disusukan meskipun diselingi dengan tarikan nafas bayi atau dia mencopot puting susu sesaat lalu dihisap kembali.
Adapun kelompok ketiga jumlah 4 golongan sebagai berikut:
1. Istri bapak istri kakek dan seterus ke atas berdasarkan surat An-Nisa ayat 23.
2. Istri anak istri cucu dan seterus ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.
3. Ibu mertua ibu dan seterus ke atas berdasarkan An-Nisa: 23.
4. Anak perempuan istri dari suami lain cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib dan seterus ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.

Nomor 1 2 dan 3 hanya menjadi mahram dgn akad yg sah meskipun belum melakukan jima’ . Adapun yg keempat mk dipersyaratkan bersama dgn akad yg sah dan harus terjadi jima’ dan tdk dipersyaratkan rabibah itu harus dlm asuhan menurut pendapat yg paling rajih yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahu.
Dan mereka tetap sebagai mahram meskipun terjadi perceraian atau ditinggal mati mk istri bapak misal tetap sebagai mahram meskipun dicerai atau ditinggal mati. Dan Rabibah tetap merupakan mahram meskipun ibu telah meninggal atau diceraikan dan seterusnya.
Selain yg disebutkan di atas mk bukan mahram. Jadi boleh seseorang misal menikahi rabibah bapak atau menikahi saudara perempuan dari istri bapak dan seterusnya.
Begitu pula saudara perempuan istri atau bibi istri baik krn nasab maupun krn penyusuan mk bukan mahram tdk boleh safar berdua dengan berboncengan sepeda motor dengan tdk boleh melihat wajah berjabat tangan dan seterus dari hukum-hukum mahram tdk berlaku padanya. Akan tetapi tdk boleh menikahi selama saudara atau keponakan itu masih sebagai istri hingga dicerai atau meninggal. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ
“Dan mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri .”
Dan hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu muttafaqun ‘alihi bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mengumpulkan seorang wanita dgn bibi sebagai istri secara bersama-sama. Wallahu a’lam bish-shawab.

(Sumber: www.asysyariah.com)

Penutup

Sudah banyak aturan-aturan adat diberbagai suku di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan atau perkawinan dimana karena mereka belum mengenal tuntunan pernikahan menurut islam itu. Dan bagaimana perkembangan serta dampaknya, ternyata pernikahan-pernikahan yang dilakukan boleh dan tidaknya menurut aturan adat atau suku yang ada itu adalah tidak membawa pada keteraturan bahkan menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang tak berujung pada masyarakat mereka masing-masing.

Kembali pada ayat itu yang mengatur tentang siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh; adalah sangat agung dan menakjubkan kalau kita mau berfikir. Betapa tidak, karena aturan itu ada di Al Qur-an yang mana Al Qur-an itu adanya atau sebagai Al Kitab ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa, diamana aturan pernikahan itu sangat bermakna dalam memberikan keteraturan dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan manusia selanjutnya. Andai sekaranga ada produk aturan manusia yang mengatur tentang yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi yang berbeda dengan yang tertera di Al Qur-an itu niscaya tidak akan berdampak positif dalam kehidupan manusia , dan tidak akan berlangsung lama adanya aturan itu karena menimbulkan dampak-dampak yang tidak beruntung bagi kehidupan. 

Aturan pernikahan menurut adat istiadat diberbagai suku bangsa di indonesia termasuk di Rantau Kampar Kiri adalah aturan yang bersumber dari Tsqofah Basyariah (filsafat manusia) yang tentu saja tidak akan bertahan menghadapi perubahan zaman dan perkembangan manusia baik perkembangan jumlah apalagi pemikiran manusia. 

Timbulnya berbagai gejolak dimasyarakat antara golongan yang mempertahankan tradisi dengan golongan yang berusaha untuk keluar dari tradisi sempit tersebut akan membuat konflik sosial seperti putusnya hubungan kekeluargaa, silaturrahmi, dan permusuhan diantara anggota masyarakat yang pada akhirnya berakibat pada runtuhnya sistem kemasyarakatan.

Sungguhlah itu aturan pernihakan  di Al Qur-an bukan produk pemikiran seorang Muhammad tapi ia merupakan aturan ilahi yang fitrah dan sesuai dengan segala kondisi masyarakat, aturan pernikahan dalam Al-quran merupakan hukum-hukum suci yang telah megalami penyesuaian dari hukum pernikahan sejak zaman Nabi adam, hukum pernikahan bani Israel sampai menjadi hukum pernikahan yang ideal untuk umat manusia sampai akhir zaman sudah ditetapkan didalam kitab Allah SWT yang terakhir yaitu Quran. Kalau orang Islam memang sudah yakin bahwa apa yang ada di Al Qur-an adalah Wahyu Allah Tuhan Rabbul Aalamiin.