SARANA TRANSPORTASI UTAMA KAMPAR KIRI HULU

PIGHAU JONSON/PEERAHU BERMESIN TEMPEL

KAB. KAMPAR KIRI-SIAK HULU,..MASIKAH ADA HARAPAN..?

PELUANG BAGI PEMBENTUKAN KABUPATEN KAMPAR KIRI-SIAK HULU

 (KAB. KAMPAR HULU)

MASIH TERBUKA LEBAR…

Meskipun langkah pemekaran daerah saat ini terganjal oleh adanya moratorium pemekaran daerah, tetapi peluang masih tetap ada. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek mengatakan yang memenuhi tiga syarat tetap terbuka. Tiga syarat tersebut, yakni:

1.     Ibukota provinsi yang masih terletak di kecamatan dan itu diperintahkan Undang-undang.

2.     Daerah-daerah perbatasan.

3.     Daerah kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan ketiga syarat tersebut, pengajuan pemekaran Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu masih menunggu peluang pemekaran baru, yang pastinya setelah UU Pemerintahan Daerah disahkan dan hasil evaluasi dan grand design pemekaran diumumkan. Bagaimana kondisi demografis dan geografis Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu.

Pembagian Administrasi

Wilayah SeRantau Kampar Kiri terdiri dari :

1.     Kecamatan Gunung Sahilan, ibukota Desa Gunung Sahilan.

2.     Kecamatan Kampar Kiri, ibukota Lipat Kain.

3.     Kecamatan Kampar Kiri Hilir, ibukota Sungai Pagar.

4.     Kecamatan Kampar Kiri Hulu, ibukota Gema.

5.     Kecamatan Kampar Kiri Tengah, ibukota Simalinyang.

Siak Hulu

Wilayah Serantau Kampar Kiri meliputi wilayah eks Kecamatan Kampar Kiri dan sebagian wilayah eks Kecamatan Siak Hulu. Kecamatan Siak Hulu yang merupakan Kecamatan terluas di Riau pada tahun 1982, telah berkembang menjadi 9 kecamatan yakni :

1.     Kecamatan Siak Hulu, Pangkalan Baru.

2.     Kecamatan Tapung, 1987.

3.     Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

4.     Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

5.     Kecamatan Tapung Hulu

6.     Kecamatan Tapung Hilir

7.     Kecamatan Tapung Kiri

8.     Kecamatan Perhentian Raja

9.     Kecamatan Gading Marpoyan

Geografis

Batas-batas wilayah Serantau Kampar Kiri :

1.     Sebelah Utara dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang Barat, Salo, Bangkinang, Tambang, Kampar Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru

2.     Sebelah Timur dengan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru

3.     Sebelah Selatan dengan Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

4.     Sebelah Barat dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Kecamatan Kampar, Tambang

Wilayah Calon Kabupaten Kampar Kiri-Siak Hulu memiliki luas wilayah sebagai berikut:

1.     Kampar Kiri, 1.269,5 km².

2.     Kampar Kiri Hulu, 850 km².

3.     Kampar Kiri Hilir, 443,7 km².

4.     Kampar Kiri Tengah 430,5 km².

5.     Gunung Sahilan 365,6 km².

6.     Siak Hulu 1.000,3 km².

7.     Perhentian Raja 159,8 km².

Jumlah total luas wilayah calon Kabupaten Kampar Kiri-Siak Hulu  4.519,4 km² atau 451.940 ha.

Demografis

Wilayah Serantau Kampar Kiri-Siak Hulu memiliki jumlah penduduk tahun 2007 sebagai berikut:

1.     Kampar Kiri 24.930 jiwa.

2.     Kampar Kiri Hulu 14.525 jiwa.

3.     Kampar Kiri Hilir 22.190 jiwa.

4.     Kampar Kiri Tengah 12.092 jiwa.

5.     Gunung Sahilan 9.780 jiwa.

6.     Siak Hulu 63.389 jiwa.

7.     Perhentian Raja 13.869 jiwa.

Jumlah total penduduk wilayah Serantau Kampar Kiri pada tahun 2007 sebanyak 160.775 jiwa.

MARWAH NEGERI PADA GENERASI………….

KALAU GENERASI MUDA SERANTAU KAMPAR KIRI TALOLOOOOOK.. …..LOMAK

WAJAR SAJA ……TAK ADA HARAPAN

KALAU GENERASI MUDA SERANTAU KAMPAR KIRI LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN POLITIK PRAKTIS…………..WAJAR SAJA TAK ADA HARAPAN.

KALAU GENERASI MUDA SERANTAU KAMPAR KIRI BERPECAH-BELAH…..WAJAR SAJA TAK ADA HARAPAN

KALAU GENERASI MUDA SERANTAU KAMPAR KIRI…LOBIE SUKO BAMAMAK KA MAMAK UGHANG..WAJAR SAJA TAK ADA HARAPAN.

“ KOTO KOCIAK POGHANG BASIMPIK, NAGHOGHI DIA’LA MUSUA, AJO GILO , NINIK MAMAK NYANYUK,..KAMANAKAN LA NANAE KASODO…”..WAJAR SAJA TIDAK ADA HARAPAN.

KALAU GENERASI MUDA SERANTAU…MAU BANGKIT DAN KEMBALI BERJUANG,..BERGANDENGAN TANGAN,..TAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN, TAK ADA YANG TIDAK BISA…..

BY…MAK KARE.

RENCANA PEMEKARAN DAERAH DI RIAU (HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN KEADILAN PEMBANGUNAN MENUJU RIAU AL MUNAWWARAH )

RENCANA PEMEKARAN DAERAH DI RIAU

(HARAPAN UNTUK PEMERATAAN DAN KEADILAN PEMBANGUNAN

MENUJU RIAU AL MUNAWWARAH )

Di edit OLEH : ZALDI ISMET, S.sos

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administrative dan otonom baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas mengenai sejarah pemekaran wilayah di Indonesia. (Sumber : Wikipedia, Insiklopedia Bebas)

Pemekaran Kabupaten dan kota

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991.

Pemekaran daerah periode 1999-2011.

Sejak era reformasi tahun 1998, potret pembangunan wilayah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Kewenangan kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota) dalam mengembangkan wilayah tercermin dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) sesuai UU Otonomi Daerah. Pelaksanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan idealnya disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah disusun berdasarkan keinginan dan harapan rakyat (seluruh stake holder/pemangku kepentingan), yang secara sederhana disebut sebagai cerminan “visi” yang ditetapkan pemerintah daerah.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah potret kondisi wilayah yang diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. Dokumen RTRW biasanya dilengkapi dengan deskripsi bagaimana strategi dan cara mencapainya. RTRW disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang nasional, artinya apabila RTRW seluruh kabupaten dan kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak mosaik rencana tata ruang nasional. Wajah wilayah Indonesia masa depan dapat dilihat melalui hasil mosaik tersebut. Persoalannya adalah apakah penggabungan seluruh RTRW kabupaten dan kota yang ada dapat membentuk sebuah mosaik yang utuh? Ternyata, dari beberapa kasus konstruksi mosaik dari beberapa RTRW kabupaten/kota yang bertetangga dijumpai berbagai masalah seperti tidak sinkronnya rencana kawasan di  perbatasan antar wilayah, garis perbatasan antar wilayah yang belum jelas, garis batas yang tidak match atau terjadi penyimpangan, dan masalah lainnya.

 .

Salah satu dokumen RTRW adalah peta dan salah satu peta yang memberikan informasi acuan pengelolaan wilayah adalah peta zonasi atau peta kawasan. Peta RTRW tersebut disusun dalam skala yang berbeda-beda sesuai kebutuhan informasi yang disajikan. Peta RTRW provinsi menggunakan skala peta 1 : 100.000, untuk kabupaten menggunakan skala 1:25.000 dan skala 1:10.000 untuk peta RTRW Kota. Oleh karena peta RTRW sangat penting sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya maka setiap daerah otonom harus memiliki peta RTRW.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, di samping persoalan adanya ketimpangan antara besarnya dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru serta munculnya konflik horisontal yang cenderung semakin meningkat, ternyata masalah di atas juga disebabkan oleh lemahnya aturan persyaratan dan pentahapan pembentukan daerah otonom baru. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) pemekaran daerah sekaligus berupaya melakukan penyempurnaan aturan pemekaran daerah, salah satu diantaranya menyempurnakan ketentuan persyaratan minimal untuk daerah otonom baru.

Perkembangan Pemekaran Daerah

Telah dikemukakan bahwa sejak tahun 1999 jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (provinsi, kabupaten, kota). Secara rinci perubahan tersebut adalah sebagai berikut (diolah dari Kemendagri, 2010):

Tabel 1. Perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia tahun 1999-2010.

PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA ANTARA TAHUN 1999 – 2010
JUMLAH DAERAH OTONOM	1999	PERUBAHAN	2010
Jumlah provinsi	26	7	33
Jumlah kabupaten	234	164	398
jumlah kota	59	34	93
Jumlah Total Daerah Otonom(*)	319	205	524

(*) Angka ini tidak termasuk provinsi DKI Jakarta dan 6 daerah administratif.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara rata rata dalam kurun waktu 10 telah lahir lebih dari 20 daerah otonom baru tiap tahunnya. Berdasarkan kecenderungan tersebut persoalannya adalah, berapa banyak lagi daerah otonom baru akan dilahirkan, atau sampai berapa banyak jumlah daerah otonom yang layak membagi wilayah Indonesia di masa datang? Masih adakah alternatif cara yang lain untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat agar memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan, di luar cara pemekaran daerah? Jawaban dari pertanyaan ini ada baiknya dibahas pada kesempatan lain.

Salah satu upaya rasional untuk menentukan jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia dilakukan melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan bagi Kemendagri untuk menentukan angka jumlah maksimal provinsi, kabupaten / kota di Indonesia periode 2010-2025. Salah satu hasil analisis dari bidang ilmu geografi menunjukkan bahwa jumlah maksimal provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sampai tahun 2050 masing masing adalah 48 dan 460 (Harmantyo, 2007).

Kemendagri sendiri telah melakukan kajian yang menghasilkan angka perkiraan jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Estimasi jumlah daerah otonom periode  2010-2025 di Indonesia.

ESTIMASI JUMLAH MAKSIMAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2025 DI INDONESIA
Daerah otonom	2010	Penambahan	2025(*)
Jumlah provinsi	33	11	44
Jumlah kabupaten/kota	491	54	545
Jumlah daerah otonom	524	65	589

(*) Diolah berdasarkan estimasi tim Desertada Kemendagri (2010).

Desain besar penataan daerah (Desertada) yang dibentuk oleh Kemendagri antara lain berisi ketentuan ketentuan yang mengatur tahap pelaksanaan operasional daerah otonom baru yaitu adanya tahap persiapan selama 3 tahun dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dari berbagai aspek teknis. Salah satu aspek teknis yang harus dipenuhi adalah dari dimensi geografi..( Sumber : Djoko Harmantyo , DESENTRALISASI, OTONOMI, PEMEKARAN DAERAH  DAN  POLA PERKEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA  )

Riau

• Kabupaten Rokan Hilir, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Siak, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kota Dumai, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Kuantan Singingi, pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Pelalawan, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Rokan Hulu, pemekaran dari Kabupaten Kampar (4 Oktober 1999)
• Kabupaten Kepulauan Meranti, pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (19 Desember 2008)

RENCANA PEMEKARAN DI PROPINSI RIAU

Catatan :

• Kota Bengkalis akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.^[rujukan?
• Kota Bangkinang akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar.^[rujukan?]
• Kabupaten Rantau Kampar Kiri akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Pusat Pemerintahan di Kota Lipat kain^[rujukan?]
• Kabupaten Tapung Raya akan dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Pusat Pemerintahan di Kota petahapan.^[rujukan?]
• Kabupaten Mandau akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan di Kota Duri.^[rujukan?]
• Kabupaten Indragiri Hilir Selatan akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kemuning.^[rujukan?]
• Kabupaten Indragiri Hilir Utara akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pusat pemerintahan di Khairiah Mandah.^[rujukan?]
• Kota Rengat akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hulu.^[rujukan?]
• Kota Tembilahan akan dimekarkan dari Kabupaten Indragiri Hilir^[rujukan?]
• Kabupaten Rokan Darussalam akan dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kunto Darussalam.^[rujukan?]
• Kabupaten Pulau Rupat akan dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. pulau rupat adalah pulau yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.^[rujukan?]
• Kabupaten Kuala Kampar akan dimekarkan dari Kabupaten Pelalawan. Pusat pemerintahan di kota Teluk Meranti.^[rujukan?]
• Kota Bagan Siapi-api akan dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hilir.^[rujukan?]
• Kota Minas akan dimekarkan dari Kabupaten Siak.^[rujukan?]
• Kota Pangkalan Kerinci akan dimekarkan dari Kabupaten Pelalawan.^[rujukan?]
• Kota Selat Panjang akan dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Meranti.^[rujukan?]
•  ^{( Sumber: Wikipedia,} Inseklopedia Bebas)

PENUTUP

     Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun telah terbentuk hampir 40% daerah otonom baru. Hal ini berarti telah terjadi wilayah wilayah baru yang secara cepat mengalami perkembangan sebagai hasil pembangunan dengan memanfaatkan bantuan pendanaan khusus dari pemerintah pusat. Perkembangan wilayah pada daerah daerah otonom baru sampai saat ini umumnya masih tergantung bantuan pendanaan dari pemerintah. Jika ditinjau secara teoritis desentralisasi, setelah ada keputusan politik untuk membentuk daerah otonom baru maka pemerintah (pusat) wajib memenuhi kebutuhan dana pembangunan sampai daerah tersebut mampu untuk mandiri. Oleh karena itu sesungguhnya aspek pendanaan tidak dapat dijadikan obyek masalah.

Bertambahnya 205 daerah otonom baru dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun telah terbangun 205 pusat perkembangan wilayah baru. Hal ini juga dapat diartikan bahwa telah terjadi perluasan wilayah terbangun (built-up area) secara progresif dan merata di berbagai pelosok Indonesia. Sudah barang tentu perkembangan wilayah seperti ini prosesnya berbeda dengan perkembangan wilayah yang terjadi secara alamiah sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini. Perbedaannya adalah bahwa keberlangsungan perkembangan wilayah dalam kerangka otonomi daerah sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Persoalannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk daerah otonom dapat berkembang secara mandiri? Apakah pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di daerah otonom baru, yang cenderung semakin besar setiap tahun?

Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu lebih cermat dalam memutuskan pembentukan daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kelayakan persyaratan dan potensi wilayah antara dalam dimensi geografis. Dengan demikian, perkembangan wilayah dari daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa ada ketergantungan dari bantuan pendanaan dari pemerintah (tidak menimbulkan beban bagi pemerintah).

Daftar Pustaka
Kementerian Dalam Negeri. 2010. Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Jakarta.
Harmantyo, D. 2007. Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah di Indonesia . Jurnal Makara. Vol. 6, 2007. Universitas Indonesia. Depok.
Haggett. P. 2001. Geography. A Global Synthesis. Prentice Hall. London.
Bakosurtanal. 2010. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta.
Sandy. IM. 1996. Republik Indonesia. Geografi Regional. Jurusan Geografi FMIPA-UI. Jakarta.
Anonim. 2005. Undang Undang Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.